SURYA PALOH
Surya Dharma Paloh (lahir 16 Juli 1951) adalah politikus Indonesia dan pengusaha media massa sebagai pimpinan Media Group yang memiliki Harian Media Indonesia, Lampung Post, dan Stasiun Televisi MetroTV. Dia aktif dalam politik dan sekarang menjabat sebagai Ketua Umum Partai Nasional Demokrat. Dia adalah mantan Ketua Dewan Penasihat Partai Golongan Karya (Golkar) periode 2004-2009 Ia juga pendiri ormas Nasional Demokrat, yang kemudian dianggap sebagai cikal bakal berdirinya Partai NasDem (Partai Nasional Demokrat)
Surya Paloh dilahirkan di Kuta Raja, Banda Aceh pada 16 Juli 1951. Ayahnya bernama Muhammad Daud Paloh adalah seorang perwira polisi dan ibunya bernama Nursiah. Ayahnya berasal dari Paloh, Pidie, Aceh. Sebagai anak perwira polisi, ia hidup berpindah-pindah mengikuti perpindahan tugas ayahnya. Pada usia enam bulan, ayahnya diangkat sebagai komandan reserse di Langsa. Setahun kemudian, ayahnya menjadi komandan wilayah kepolisian di Kutacane. Tahun berikutnya ayahnya menjadi komandan distrik kepolisian di Labuhan Ruku, Asahan. Pada 1959, ayahnya dimutasi dengan jabatan yang sama ke Serbelawan, Dolok Batu Nanggar, Simalungun. Di sini, Surya Paloh menamatkan pendidikan sekolah dasarnya pada 1963 dan sekolah menengah pertama pada 1966.[6] Kemudian pada 1967, ayahnya menjadi komandan sektor kepolisian di Tarutung, sementara Surya Paloh melanjutkan sekolah menengah atasnya di Kota Medan.
Karier
Surya Paloh menjadi pengusaha di Medan. Aktivitas politik menyebabkannya pindah ke Jakarta, menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dua periode sejak 1977 hingga 1987. Justru di kota metropolitan ini, kemudian Surya Paloh terkenal sebagai seorang pengusaha muda Indonesia.
Surya Paloh mengenal dunia bisnis tatkala ia masih remaja. Sambil bersekolah ia berdagang teh, ikan asin, karung goni, dan lain-lain. Ia membelinya dari dua orang tauke sahabat yang sekaligus gurunya dalam dunia usaha, lalu dijual ke beberapa kedai kecil atau ke perkebunan PT Perkebunan Nusantara. Di Medan, Surya Paloh mendirikan perusahaan karoseri sekaligus menjadi agen penjualan mobil.
Saat masih dalam 14 tahun, Surya sudah memulai bisnis leveransir, di sebuah kota kecil Serbelawan tahun 1965. Ketika memasuki SMA Negeri 7 Medan tahun 1967, Surya bekerja pula sebagai Manajer Travel Biro Seulawah Air Service. Setamat SMA duduk di bangku kuliah, Surya dipercaya mengelola Wisma Pariwisata, di Jalan Patimura, Padang Bulan, Medan oleh pemilik Baharuddin Datuk Bagindo, yang juga memiliki pabrik korek api PT BDB di Pematang Siantar.
Sembari berdagang, Surya Paloh juga bersekolah di SMA Negeri 7 Medan. Setelah itu ia melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi negeri di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, tetapi tidak selesai dan melanjutkan pendidikannya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Sumatera Utara, Medan hingga lulus pada 1975. Dikenal karena aktif organiasi, Surya Paloh membuat organisasi massa yang sama-sama menentang kebijakan salah dari pemerintahan Orde Lama. Surya Paloh menjadi Ketua Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI) Anak Cabang Dolok Batu/Serbelawan pada 1965 dan Ketua KAPPI Kotamadya Medan pada 1968.
Setelah KAPPI bubar, ia menjadi Koordinator Pemuda dan Pelajar pada Sekretariat Bersama Golongan Karya (Golkar). Beberapa tahun kemudian, Surya Paloh mendirikan Organisasi Putra-Putri ABRI (PP-ABRI), lalu ia menjadi Ketua Umum PP-ABRI Sumatera Utara. Bahkan organisasi ini, pada tahun 1978, didirikannya bersama anak ABRI yang lain, di tingkat pusat Jakarta dikenal dengan nama Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI).
Sejak tahun 1973 bersama kakak iparnya Jusuf Gading, Surya dipercaya sebagai Direktur Utama PT Ika Diesel Bros untuk menjalankan usaha distributor mobil Ford dan Volkswagen, di Medan. Lalu, pada tahun 1975 ditunjuk pula menjadi kuasa usaha direksi Hotel Ika Darroy, terletak di Banda Aceh, merangkap sebagai Direktur Link Up Coy, Singapura, yang bergerak di bidang perdagangan umum.
Surya Paloh mendirikan surat mabar Harian Prioritas pada 2 Mei 1986. Koran yang dicetak berwarna ini, laku keras. Akrab dengan pembacanya yang begitu luas sampai ke daerah-daerah. Sayang, surat kabar harian itu tidak berumur panjang, keburu dicabut Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) nya oleh pemerintah. Isinya dianggap kurang sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik Indonesia.
Kendati bidang usaha penerbitan pers mempunyai risiko tinggi, bagi Surya Paloh, bidang itu tetap merupakan lahan bisnis yang menarik. Ia memohon SIUPP baru, tetapi setelah dua tahun tak juga keluar. Minatnya di bisnis pers tak bisa dihalangi, ia pun kerjasama dengan Achmad Taufik menghidupkan kembali Majalah Vista. Pada tahun 1989, Surya Paloh bekerja sama dengan Drs. T. Yously Syah mengelola koran Media Indonesia. Atas persetujuan Yously sebagai pemilik dan pemimpin redaksinya, Surya Paloh memboyong Media Indonesia ke Gedung Prioritas. Penyajian dan bentuk logo surat kabar ini dibuat seperti Prioritas. Kemajuan koran ini, menyebabkan Surya Paloh makin bersemangat untuk melakukan ekspansi ke berbagai media di daerah. Disamping Media Indonesia dan Vista yang terbit di Jakarta, Surya Paloh bekerjasama menerbitkan sepuluh penerbitan di daerah. Kesepuluh media tersebut adalah Harian Atjeh Post dan Mingguan Peristiwa di Aceh, Harian Mimbar Umum di Medan, Harian Sumatra Ekspres di Palembang, Harian Lampung Post di Bandar Lampung, Harian Gala di Bandung, Harian Yoga Pos di Yogyakarta, Harian Nusa Tenggara dan Bali News di Denpasar, Harian Dinamika Berita di Banjarmasin, serta Harian Cahaya Siang di Manado.
Surya Paloh menghadirkan koran Proritas di pentas pers nasional dengan beberapa keunggulan. Pertama, halaman pertama dan halaman terakhir di cetak berwarna. Kedua, pengungkapan informasi kelihatan menarik dan berani. Ketika, foto yang disajikan dikerjakan dengan serius. Faktor-faktor itulah yang menyebabkan koran ini dalam waktu singkat, berhasil mencapai sirkulasi lebih 100 ribu eksemplar. Tidak sampai setahun, break event point-nya sudah tercapai. Ancaman yang selalu menghantui Prioritas justru bukan karena kebangkrutan, tetapi pencabutan SIUPP oleh pemerintah. Terbukti kemudian, ancaman itu datang juga. Koran Prioritasnya mati dalam usia yang terlalu muda karena pemberitaannya dianggap kasar dan telanjang.
Salah satu pengusung kebebasan pers adalah Surya Paloh. Kebebasan pers menjadi yang Surya perjuangkan baru memperoleh pembenaran pada era reformasi. Pers akhirnya memperoleh kebebasannya yang hilang melalui Permenpen Nomor 1/Per/Menpen/1984 dicabut oleh Menpen Yunus Yosfiah pada tahun 1998. Pada 18 November 2000, Surya mengundang Presiden Abdurrahman Wahid untuk meresmikan pendirian Metro TV sebagai sebuah stasiun televisi berita pertama di Indonesia. Lambang kepala burung elang putih mulai muncul pada dua entitas media yang berpengaruh miliknya, koran Media Indonesia dan stasiun televisi Metro TV. Seminggu kemudian tepatnya pada 25 November 2000 Metro TV mulai mengudara pertama kali, menyajikan siaran berita selama 18 jam setiap hari dengan dukungan teknologi yang fully digital. Kemudian, tanggal 1 April 2001 Metro TV siaran non-stop selama 24 jam setiap hari. Kehadiran Metro TV menjadi sebuah terobosan terbesar dalam dunia pertelevisian nasional.
Profil Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem
HERMAWI TASLIM
Hermawi Franziskus Taslim (lahir 6 Oktober 1961) adalah politikus, advokat, dan mediator Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem periode 2023–2029. Ia merupakan Senior Partner pada kantor hukum Taslim & Associates (Law & Mediation Office) dan Ketua Umum Persaudaraan Profesi Advokat Nusantara (Peradi Pergerakan) periode 2024–2028. Sebelum menjadi Sekretaris Jenderal, ia menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem periode 2015–2022.
Hermawi Taslim dilahirkan di Padang, Sumatera Barat, pada 6 Oktober 1961. Ia menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan. Selama menjadi mahasiswa di Medan, ia aktif berorganisasi dan dipercaya menjadi Ketua Cabang Medan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) pada 1985–1986, sebelum kemudian menjadi Anggota Presidium Pengurus Pusat PMKRI pada 1988–1989. Minatnya pada pemikiran kebangsaan dan kenegaraan membawanya mengikuti kelas ekstensi Filsafat di Sekolah Tinggi Ilmu Filsafat Driyarkara, Jakarta, serta melanjutkan studi Pascasarjana Ilmu Politik di Universitas Indonesia dan Universitas Nasional, Jakarta.
Ia menikah dengan Cicilia Kusnaningsih M. Bu’ulolo, pensiunan Kepala Cabang BCA, dan dikaruniai tiga orang putra, yaitu Yeremias Fade Taslim, Yehezkiel Faoma Taslim, dan Yesayas Fanaetu Taslim, yang ketiganya menempuh pendidikan pascasarjana di luar negeri.
Karier
Hermawi Taslim mengawali kariernya sebagai Staf Khusus Komisi Kerasulan Awam (Kerawam) Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) pada 1989–1995. Di saat yang hampir bersamaan, ia terjun ke dunia usaha teknologi informasi sebagai Manajer HRD PT Dharmacitra Cendikia (Dragon Computer and Communication) pada 1990–1996, lalu dipercaya menjadi Direktur perusahaan tersebut pada 1997–2008. Keterlibatannya di industri komputer nasional juga membawanya menjabat sebagai Ketua Bidang Hukum Pengurus Nasional Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (APKOMINDO) pada 1999–2005.
Sejak 1995 hingga sekarang, ia berpraktik sebagai advokat dan mediator sekaligus Senior Partner pada Taslim & Associates (Law & Mediation Office) di Jakarta. Ia tercatat sebagai anggota Pusat Mediasi Nasional (PMN) dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM).
Kiprah Politik
Kiprah politik Hermawi Taslim dimulai sejak era Orde Baru, ketika ia menjabat sebagai Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada 1989–1993. Pada era Reformasi, ia bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal sekaligus Ketua DPP PKB pada 2002–2009. Pada periode 2004–2007, ia juga dipercaya menjadi Staf Ahli Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI).
Ia bergabung dengan Partai NasDem dan menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem pada 2015–2022. Pada periode 2019–2024, ia menjadi Anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI. Dalam Pemilihan Presiden 2019, ia menjabat sebagai Wakil Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional pasangan Joko Widodo – Ma’ruf Amin, serta menjadi anggota Tim Hukum pasangan tersebut dalam persidangan sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi. Sejak 2023, ia mengemban amanah sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem untuk periode 2023–2029.
Aktivitas Organisasi
Di luar partai, Hermawi Taslim aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan dan profesi. Ia menjabat sebagai Ketua Umum Forum Komunikasi Alumni PMKRI (Forkoma PMKRI), Dewan Pembina Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA), Dewan Pembina Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI), Dewan Pembina Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Profesor Yohanes Usfunan Kupang, serta Koordinator Forum Advokat Pengawal Konstitusi (FAKSI). Ia juga dikenal sebagai penulis dan narasumber di bidang sosial politik dan teknologi di berbagai media dalam dan luar negeri, serta memiliki perpustakaan pribadi dengan koleksi sekitar 12.000 judul buku.
Forum Internasional
Hermawi Taslim telah mewakili Indonesia dalam berbagai forum internasional. Pada 1994 ia menjadi delegasi Australian Political Exchange Council di Canberra dan Sydney, lalu pada 1997 mengikuti simposium teknologi informasi di Ho Chi Minh City, Vietnam. Pada 2000 ia melakukan studi banding tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Johannesburg, Afrika Selatan.
Sepanjang 2002–2010, ia aktif dalam berbagai konferensi mengenai demokrasi, partai politik, migrasi, dan ekonomi di Asia dan Eropa, antara lain International Conference of Asian Political Parties (ICAPP) di Beijing (2004) dan Seoul (2006), pertemuan dengan Parlemen Eropa di Brussels (2004), pelatihan manajemen partai politik modern di Jerman (2007), serta konferensi di Bangkok, Kaohsiung, Manila, Taipei, dan Hong Kong. Pada 2012 ia menjadi narasumber seminar tentang emansipasi politik komunitas Tionghoa di Indonesia di Berlin, dan menerima undangan khusus Takhta Suci dalam peringatan 50 tahun Konsili Vatikan II. Pada 2015 ia menjadi peserta khusus konferensi internasional 50 tahun Nostra Aetate di Universitas Gregoriana, Roma, dan pada 2019 menjadi narasumber seminar tentang peran diaspora dan Indonesia pasca-Pilpres 2019 di Milan dan Roma, Italia.